Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Barubara Jo. PP No. 23 Tahun ... Nigeria, menghasilkan citra sangat buruk ... namun dari kinerja ini …
E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605 Volume 5, Issue 4, Juni 2023
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH BADAN USAHA PERTAMBANGAN (Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020) SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Oleh: ALIF FRANDANA 1706200253 FAKULTAS HUKUM …
Akan tetapi jika kemauan tindakan aparat hukum bagi korporasi melakukan political penegak hukum secara terbatas yang melakukan pelanggaran akan maka menjadi hal yang sulit menjerat ketentuan dalam peraturan bidang korporasi tersebut dan seolah-olah pertambangan ini. ... Panduan Bantuan JURNAL HAM Vol. XIV. Tahun 2018 105 …
bidang pertambangan adalah maraknya tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh penambang seperti di suatu korporasi/perusahaan dan sudah menjadi rahasia umum, Permasalahan pertambangan tidak hanya timbul dari adanya kegiatan prtambangan yang bersifat resmi, tetapi juga menyentuh kepada kegiatan peratambangan yang
Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" B. Perumusan Masalah Adapun permasalahan …
Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin; Kegiatan pertambangan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin resmi. Jika tidak memiliki izin resmi, maka operasional perusahaan tambang akan termasuk dalam tindakan pidana. Hal ini karena pertambangan tidak resmi memiliki dampak …
The topic of discussion of mining crimes outside the permitted area is discussed to address issues related to corporate criminal liability in case Number: 1066 K / PID.SUS / 2017 for …
A. Pengertian Pertambangan. Secara sedehana pertambangan dapat diberi pengertian, dengan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk mend. patkan. tambang (mineral, gas …
korporasi di bidang pertambangan pembebanan pidana terhadap korporasi bidang pertambangan menjadi lebih jelas. Pengaturan tentang permintaan pertanggungjawaban terhadap korporasi di bidang pertambangan diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 12 Sri Nur Hari Susanto, "Karakter Yuridis Sanksi Hukum
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korporasi dan bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan illegal mining menurut Undang-Undang 3 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Pendekatan HAM dalam Penyelesaian Konflik dengan Korporasi Pertambangan dan Migas. September 2021; Jurnal Hak Asasi Manusia 14(14) ... tindakan hukum bagi korporasi . yang melakukan …
Studi-studi konflik pertambangan di sejumlah daerah menunjukkan bahwa sikap oportunis korporasi juga bergantung pada watak rejim politik setempat yang tidak saja 'mengeksploitasi' korporasi tapi juga berubah haluan 'membela' kepentingan masyarakat dalam konflik tersebut untuk kepentingan politik mereka sendiri (McCarthy, …
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Berdasarkan Konsep Konservasi Lingkungan Hidup Pertanggungjawaban korporasi diatur di berbagai undang-undang seperti Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara, Undang-Undang tentang Kehutanan, Undang-
memikirkan dan melakukan tindakan preventif guna mencegah terjadinya bencana serupa. Masalah-masalah pengelolaan ... korporasi seperti perusahaan pertambangan . 130 e Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 4, April 2016 hlm 127-136 ISSN: 2302-2019 atau yang dikenal dengan ...
72 PENDEKATAN HAM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN KORPORASI PERTAMBANGAN DAN MIGAS JURNAL HAM Vol. XIV. Tahun 2018 Abstrak Pengaduan masyarakat ke Komnas HAM RI dari waktu ke waktu terus mengalami
Apa pula dampak terhadap hutan atas tindakan korporasi yang dilegalkan negara? Pelepasan Kawasan Hutan. ... terdapat 156 izin konsesi perusahaan dari sektor pertambangan, monokultur sawit skala besar, dan kebun kayu. (bbc, 08/07/2023)
berhubungan pertambangan terkait dampak sosial dan lingkungan. Namun, Warnaars (2011) melihat tindakan sebaliknya seperti yang terjadi pada salah satu korporasi di El …
Contribute to luoruoping/id development by creating an account on GitHub.
korporasi ditinjau dari sejarah dan doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi dan bentuk pertanggungjawaban korporasi atas tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di …
pasca pertambangan berupa penutupan lahan tambang. Bentuk pertanggungjawaban pidana atas akibat korporasi yang menyebabkan deteriorasi oleh PT. Jaya Pertama harus bertanggungjawab secara pidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 161 B ayat (1) poin a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan …
Pengaruh Green Accounting, Kinerja Lingkungan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial performance (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek …
Jakarta – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan mengembangkan sawit di Nigeria. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Produksi Kelapa Sawit Nasional Nigeria (NPPAN). Kerja Sama ini bertujuan untuk memperkuat dan memperluas pasar ekspor minyak …
Korporasi pertambangan telah menyadari bahwa kegiatan ekstraksi sangat penting mendukung aktivitas manusia pada saat ini. Tetapi di saat yang bersamaan kegiatan tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan. Bustanul Arifin, ekonom senior Indef, mengatakan kepedulian perusahaan swasta besar dalam pelestarian …
Pertambangan.Mengatasi Tumpang Tindih antara Lahan Pertambangan dan Kehutanan.https engatasi -tumpang tindih antara lahan pertambangan dan kehutanan__20081123185136__126.pdf. hlm. 2. 16/11/2021.
Tulisan ini berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan. Skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian yuridis normatif, penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena banyaknya para peaku usaha pertambangan yang tidak
Faktornya akibat maraknya tindak pidana korupsi di berbagai sektor, termasuk pertambangan. "Tata kelola pertambangan yang buruk menghancurkan hak generasi emas Indonesia," ujarnya dalam diskusi MIND ID Group Legal Consolidation 2024 di Bali, Kamis (8/8/2024). Baca juga: Sejumlah Penyebab Aksi Korporasi Berimplikasi …
Abstract. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang, faktor apa yang menyebabkan masyarakat melakukan perlawanan terhadap korporasi, implikasi gerakan, serta siapa saja aktor yang memimpin gerakan dan melalui institusi apa saja massa digerakkan dalam perlawanan menolak ijin usaha pertambangan di tanah Lambu …