>

Pertambangan Batubara Dalam Perspektif Teori Sosiologi …

Sebagian besar izin kuasa dalam kegiatan pertambangan batubara ini dikuasai oleh pemerintah.Dimana hal tersebut mengakibatkan pemutusan hubungan secara sepihak oleh pemerintah yang mengklaim bahwa suatu wilayah sebagai tanah negara bebas dan memberikan Kuasa kepada Perusahaan Tambang Batubara untuk …

>

Kebijakan Usaha Tambang Batubara DI Kawasan Hutan: …

Alur pikir dalam kajian kebijakan usaha tambang batu bara di kawasan hutan. Figure 1. Logical framework used in the policy on coal mining business in forest area. dingan antara TSR dengan TSM. Penentuan peringkat faktor penyebab didasarkan kepada nilai ST, dimana peringkat teratas untuk faktor penyebab ditentukan atas nilai ST yang terbesar.

>

Konsesi Tambang untuk Ormas Keagamaan: Upaya …

Tetapi bagi penulis tidak demikian, Ormas Keagamaan sah-sah saja untuk mengelola tambang sepanjang dapat meminimalisasi konflik sosial dan kerusakan alam. Sampai detik ini – sejak PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara – hanya ada satu Ormas Keagamaan yang menerima izin …

>

KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA …

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perizinan pertambangan di Indonesia. Pemberian izin merupakan salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah, dimana dalam hal pemberian ...

>

Buku Batubara Indonesia Karya Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, …

Buku Batubara Indonesia merupakan buku yang membahas secara menyeluruh aspek batubara, dari sejarah batubara di indonesia, aspek genesa pembentukan, aspek sumber daya dan cadangan, aspek penambangan, aspek lingkungan dan kegiatan pasca tambang, aspek pemanfaatan, aspek pengusahaan batubara …

>

Kebijakan USAha Tambang Batubara di Kawasan Hutan: …

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (i) mengkaji perkembangan USAha tambang batubara di Kaltim, (ii) menganalisis perijinan tambang batubara, (iii) mengidentifikasi persoalan konflik kebijakan USAha tambang, dan (iv) menyusun kebijakan resolusi konflik tambang di kawasan hutan. ... Subarudi, Rudi, et al. "Kebijakan USAha Tambang Batubara di ...

>

Pemanfaatan Kebijakan Terhadap Izin Tambang Batubara

Selain itu, ada kebutuhan untuk perizinan batubara, yang merupakan proses penting untuk mengatur dan mengelola kegiatan batubara. Kebijakan ini diperlukan untuk memastikan bahwa produksi batubara dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk menyeimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan …

>

DAMPAK DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN …

dari hasil penelitian ini adalah kegiatan pertambangan batubara dapat terus dilanjutkan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara. Kata Kunci: pertambangan, batubara, dampak,ekonomi, lingkungan, sosial 170 nilai efek pengganda.

>

Ketentuan Pemberian Izin Pertambangan untuk Ormas …

Benar, organisasi kemasyarakatan ("ormas keagamaan") melalui PP 25/2024 bisa melakukan kegiatan usaha pertambangan. Adapun, yang dimaksud dengan "ormas keagamaan" adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi …

>

Dampak dan Solusi pada Pertambangan Batu Bara

Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan Batu bara, Nikel dan Marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. ... Apalagi kebanyakan komoditi hasil tambang biaa dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga harus hati-hati dalam pengelolaannya karena bila para pemakai …

>

kep menlh no 113 2003 tentang baku mutu air limbah tambang batubara

SALINAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 113 TAHUN 2003 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP, Menimbang : bahwa untuk melaksan

>

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN …

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA (Studi Normatif dan Perbandingannya)

>

Potensi Energi Batubara serta Pemanfaatan dan …

Kebijakan untuk mendorong peningkatan pemanfaatan batubara dalam negeri menjadi dilematik, karena kebijakan tersebut dapat ... Potensi Batubara Tambang Dalam (Sumber: PSDMBP,2019) Lokasi Jumlah (Juta Ton) Mutu Sumatera : …

>

Contoh Perjanjian Kerjasama Operasional (Joint Operational) Batubara

Untuk biaya pengangkutan Batubara sesuai trayek lokasi operasi dengan objek operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4, yang setiap harinya 80 kali pengiriman Batubara dikenakan biaya Rp. 160.000.000,-/per hari, atau per bulannya X 25 hari kerja atau semuanya sejumlah Rp. 4.000.000.000,-

>

Kebijakan reklamasi dan revegetasi lahan bekas tambang: …

Reklamasi adalah kegiatan pengelolaan tanah yang mencakup perbaikan kondisi fisik tanah (overburden) agar tidak terjadi longsor, pembuatan waduk untuk perbaikan kualitas air asam tambang yang beracun, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan revegetasi. Kegiatan reklamasi penting dilakukan untuk memperbaiki lahan bekas tambang. Pada …

>

Kontroversi Kebijakan Limbah Batubara

Oleh karena itu, banyak pihak melontarkan kritik atas kebijakan Presiden Joko Widodo ketika mengeluarkan limbah abu terbang dan abu dasar hasil pembakaran batu bara, yang disebut FABA (fly ash and bottom ash) dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).Kebijakan ini, terlampir dalam Peraturan Pemerintah …

>

Presentasi Hasil Kajian Evaluasi Kebijakan DMO

Resvani sebagai ketua Tim Independen Kajian Evaluasi Kebijakan DMO Batubara Nasional sedang mempresentasikan Hasil Kajian Evaluasi Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Indonesia di depan peserta Seminar Akhir Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2017 yang dihadiri oleh Kementerian ESDM, …

>

APBI; Kebijakan Baru DHE SDA Menambah Beban Eksportir Batu bara

Jakarta,TAMBANG,-Pemerintah baru saja merilis aturan terkait Devisa Hasil Ekspor Hasil Sumber Daya Alam (SDA). Dalam beleid baru ini, Pemerintah mewajibkan eskportir untuk menempatkan DHE hasil SDA di dalam negeri termasuk di dalamnya untuk komoditi pertambangan. Terkait hal ini, Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia …

>

ARAH KEBIJAKAN PERTAMBANGAN UNTUK …

arah kebijakan pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan (studi kasus perizinan usaha tambang batuan pasca undang undang nomor 23 tahun 2004 di kabupaten rokan hulu riau) October 2022 Jurnal ...

>

Kebijakan Penilaian Keberhasilan Reklamasi Lahan Pasca-Tambang Batubara …

Penelitian ini bertujuan untuk (1) melakukan telaah aturan kebijakan reklamasi dan penutupan tambang, (2) mengukur kriteria keberhasilan reklamasi di PT. Firman Ketahun, dan (3) memberi solusi optimalisasi dalam pelaksanaan reklamasi dan kebijakan reklamasi. ... e-ISSN 2502-6267 Terakreditasi No. 755/AU3/P2MI-LIPI/08/2016 …

>

Catat! Ini Peraturan Soal Tarif Royalti Batubara Terbaru

Selain itu, PP Nomor 26 Tahun 2022 juga membahas tentang kebijakan penghapusan royalti batubara 0% bagi pengusaha tambang batubara yang melakukan nilai tambah (hilirisasi). Tapi terdapat beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan. Apa saja? Ketentuan Kementerian ESDM; Merupakan IUP Operasi …

>

KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA

KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA (3/3) Alokasi anggaran pemerintah untuk Research and Development naik 50 kali lipat dalam waktu 10 tahun di bidang ESDM khusus untuk teknologi masa depan (untuk senjata, mobil, roket, fasilitas antariksa). Ahli Teknologi baik dari dalam maupun luar negeri agar diundang ke Indonesia dengan

>

KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA

KEBIJAKAN MINERAL DAN BATUBARA INDONESIA (3/3) Alokasi anggaran pemerintah untuk Research and Development naik 50 kali lipat dalam waktu 10 tahun di bidang ESDM khusus untuk teknologi masa depan (untuk senjata, mobil, roket, fasilitas antariksa). …

>

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA …

KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PADA NEGARA AMERIKA, CINA, INDONESIA (Studi Normatif dan Perbandingannya)

>

Menyikapi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Batubara

OLEH Yusri Usman, Direktur Eksekutif CERI Ada 9 poin Menyikapi Kebijakan Pemerintah Di Sektor Batubara, berikut isinya: 1. Kita adalah negara yang berdaulat secara politik dalam menentukan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) nasional. Amanah konstitusi jelas dan tegas bahwa SDA harus dikelola untuk …

>

Kebijakan Izin Tambang untuk Ormas: Kesejahteraan atau …

Kebijakan izin tambang untuk ormas keagamaan menimbulkan kontroversi. Meski bertujuan meningkatkan kesejahteraan, risiko ketidakadilan dan kerusakan …

>

IEA: Sampai 2026 Permintaan Batubara Global Mulai …

Jakarta,TAMBANG, Badan Energi Dunia, International Energy Agency (IEA) kembali merilis laporan terkait pasar batu bara global. Di sana disebutkan bahwa permintaan salah satu sumber energi ini mulai mengalami koreksi sampai 2026. Ini merupakan yang pertama bagi lembaga ini mengumumkan penurunan permintaan batu …

>

Implikasi Pertambangan Batubara Tanpa Izin terhadap …

Sebuah program yang sistematis untuk mencegah dan menangani penambangan batubara ilegal harus diciptakan dimana asal dari kerangka pikirnya yaitu …